Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dilakukan selambat-lambatnya 5lima tahun sejak Undang-undang ini berlaku.
Peran Dan Fungsi Pemerintahan Rulianto Sjahputra Pemerintah
NOMOR 8 TAHUN 1997.
. Dagang Wetboek van Koophandel voor Indonesia Staatsblad 1847. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. 1 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang.
Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.
Fanny Hadiman 5 downloads 75 Views 61KB Size. Undang-Undang Nomor 31 Tah1n 1997 tentang Peradilan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan.
PSIKOTROPIKA - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juga mengatur tentang Rehabilitasi. Dibentuknya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai salah satu dasar hukum persaingan usaha sehat yang anti monopoli di Indonesia juga lahir dari sebuah asas demokrasi ekonomi yang disebutkan dalam undangundang tersebut asasnya yaitu.
Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan. Undang-Undang Nasional Tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang. 23 wajib disimpan selama 30 tiga puluh tahun dan pada saat berlakunya Undang-undang ini telah disimpan selama 10 sepuluh tahun atau lebih pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
UNDANG-UNDANG NO5 TAHUN 1997 psikotropika 1. 62 21 - 2270. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Undang-undang No5 Tahun 1997 Keterangan. Peraturan Perda Perbup dan Undang-undang Kota Serang dan Daerah Lain.
NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu. TB Simatupang No5 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 DKI Jakarta Indonesia.
PSIKOTROPIKA - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dont have an account. Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang tentang.
Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pelaku usaha di Indonesia yang menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan. Indische Comptabiliteitswet Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53.
Download PDF Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 62 21 - 2270 - 8910 Fax. Peraturan Info ASN Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Share.
NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG P S I K O T R O P I K A DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 Konvensi Psikotropika 1971 Lembaran.
Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ratifikasi Perjanjian Internasional Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1993. Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan danatau mengembangkan kemampuan fisik mental dan sosialnya.
Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika BAB I Ketentuan Umum Pasal 1BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2 - Pasal 4BAB III Produksi Pasal 5 Pasal 7BAB IV Peredaran Pasal 8 Pasal 15BAB V Ekspor dan Impor Pasal 16 Pasal 28BAB VI Label dan Iklan Pasal 29 Pasal.
Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri.
Peran Dan Fungsi Pemerintahan Rulianto Sjahputra Pemerintah
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328 Menkes Sk Viii 2013 Tentang Formularium Nasional Sudah Direvisi Dengan Keputu Word Search Puzzle Words
Pemuda Melek Narkoba Poster Masakan Desain Poster
Account Suspended Blackberry Z30 Blackberry Mobile Phone Repair
Beda Hibah Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Klinik Hukumonline Hukum Pengetahuan Belajar
Peran Dan Fungsi Pemerintahan Rulianto Sjahputra Pemerintah
Cara Mengisi Sensus Penduduk Online Tahun 2020 Akta Kelahiran Pemerintah Pendidikan Tinggi
Peran Dan Fungsi Pemerintahan Rulianto Sjahputra Pemerintah